MOU Kejari Serang dengan Pemkot Serang
perdata dan tata usaha negara

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI SERANG

TENTANG

BANTUAN HUKUM

DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 180/92-Huk/2012

NOMOR : NKS-23/O.6.10/Gs.1/12/2012

 

Pada hari ini Jum’at tanggal tujuh bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

 

1.

Tb. HAERUL  JAMAN, SE

:

Walikota Serang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama  Pemerintah Kota Serang yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru, Banten selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

 

2.

SUDARWIDADI, SH

:

Kepala Kejaksaan Negeri Serang, selaku Kepala Kejaksaan  Negeri Serang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Serang, yang berkedudukan di Jl. Raya Serang Pandeglang KM 3 Serang-Banten selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama Bantuan Hukum dalam Bidang Perdata  dan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

 

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
  8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1)         Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Kepala Daerah karena jabatannya mewakili daerah   di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dalam penanganan perkara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

(2)         Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di pengadilan maupun di luar Pengadilan yang melibatkan Pemerintah Kota Serang.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Objek perjanjian kerjasama antara Para Pihak adalah Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi : penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan, tindakan hukum  dan upaya hukum lainnya.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk menerima Kuasa Khusus dan mewakili PIHAK KESATU selaku pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU :

Memperoleh bantuan hukum terhadap Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi : penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan, tindakan hukum dan upaya hukum lainnya terhadap Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

Menerima biaya transportasi dan operasional dari PIHAK KESATU dalam menangani perkara Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi : penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan, tindakan hukum dan upaya hukum lainnya.

Pasal 5

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Melakukan sosialisasi mengenai bidang Hukum  Perdata dan Tata Usaha Negara .

b. Menerima bantuan hukum dari PIHAK KEDUA dalam penanganan perkara, baik perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dan menyediakan biaya yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki.

c. Memberikan biaya transportasi dan operasional kepada PIHAK KEDUA dalam penanganan pelayanan perkara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Memberikan bantuan hukum terhadap Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU yang meliputi : penegakan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, membuat gugatan, menjawab gugatan, beracara dalam persidangan dan tindakan hukum lainnya terhadap Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 6

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menetapkan jangka waktu kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara selama 1 (satu) tahun.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

(1)         Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perubahan atas perjanjian kerjasama (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

(2)         Perjanjian kerjasama ini dibuat diatas materai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

PIHAK KEDUA


TTD


SUDARWIDADI, SH

PIHAK KESATU


TTD


Tb HAERUL JAMAN, SE

 

 
kata sambutan

fruitfruitfruitfruitfruit

Gallery Kejaksaan Negeri Serang

Kejaksaan Negeri Serang Jl. Raya Pandeglang No. 3 Sempu - Serang, Banten. Tlp : 0254 200 353. SMS Hotline : 0821 100 30689

ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN R.I. APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED.